permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Lampiran Diunggah oleh SurahmanAhmad Deskripsi: PERMENDAGRI Hak. Beranda. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,. 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161Lampiran PERMENDAGRI No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkon Peraturan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Title: Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Author: Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Kota Palembang Tahun 2015. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah; j) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atasttg Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. xx. permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan daerah (PDF) PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH | SBPK JAKARTA PUSAT - Academia. Landasan Teori Teori Negara Hukum : 1. 21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. Tentang Pedoman Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Si. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; L A P O R A N T A H U N A. Permendagri. Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1. 29 tahun. 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. Permendagri terbaru ini sebagai penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 08 MB) Terima kasih sudah berkunjung. PERMENDAGRI No. Permendagri no. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai. pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah 2023. 3. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 diatur pada pasal 5 ayat (3), “Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45, PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tahun. Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Catatan Atas Laporan KeuanganAdapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. 2. 13 tahun. Pasal 1. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri no. Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 10. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat. id. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. U. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung-. 326-Bang/VIII/2022 Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Lampiran A. 13. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. xx. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF: DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakanPasal155 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERMENDAGRI No. • permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 13, BN. Simpan Simpan PERMENDAGRI No. anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Berdasarkan P asal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan turunannya yang harus ditetapkan pada tahun 2022, salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengubah. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat: Mengingat: Mengingat: 1. 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 ayat (6) 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161 ayat (1) 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Jenis Dokumen. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah dan aturan daerah lainnya yang terkait atau belum sama sekali dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 77. Veteran No. Permendagri no 13 tahun 2006. smpn 1 soreang. Ferry Santosa. • permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006. Submit Search. Lampiran A. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : I. PPK SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah“ . Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah by iswar_adinata_1. PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Selain itu, setiap Tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas. 2000. Andina Chrisnawati. Terima kasih sudah berkunjung. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. pada tahun 2011 diterbitkan lagi perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun. Upload Login Signup. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 22. 59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. TBN = Tambahan Berita Negara. Kedua, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 39 ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 10. Dan tak sampai 2 (dua) tahun, tepatnya tanggal 30 Desember 2020 ditetapkanlah salah satu peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019, yakni Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Permendagri No. 2005. 5. PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, r-r­ 12. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. a. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI. REPUBLIK INDONESIA. Report. 4 Penyiapan Raperda APBD. Nomor 13 Tahun 2006. 24. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD ; 2. TENTANG. 20, kemendagri. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah. Aturan mengenai keuangan daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntanbilitas dan transparasi sehingga membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 31. Tematik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan pengertian tentang asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut, adalah sebagai berikut: 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 13. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI No. Sc. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Tentang belanja daerah. Maka dari itu, Petugas Pengelolaan Daerah harus merancang sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibatPengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan. 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 200 3 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sc. 114-Bang/III/2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi. go. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Kampus Bahu,. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . Download Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini :4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. Title: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Author: Indonesia. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Citarum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. PERMENDAGRI No.