contoh putusan ptun dan analisisnya. Perlu diingat bahwa berdasarkan UU No. contoh putusan ptun dan analisisnya

Bahwa pembatalan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2012 tertanggal 12 maret 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala BKN pada tanggal 22 Maret 2012, melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor : B-2838/M. Plp Tanggal 02 Pebruari 2011 dengan memperbaiki amar putusannya. SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH. Tanggal 10 Mei 2012 — Susi Apriyanti, SP. A Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus, ikhlas, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses. Oleh karena itu pada tahun 1946 pemerintah B elanda membuat suatu komisi yang diketuai. Sus-Gugatan Lain-lain/2022 PN Smg. unnes. Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:. + PENOLAKAN PELANTIKAN PEJABAT. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak. sedangkan untuk dalildalil dan suratsurat bukti yang tidakrelevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;. Contoh Putusan Tun. dan atau pemberhentian perangkat desa ;Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 186/G/2020/PTUN. ☀ Lihat Contoh Putusan Ptun Dan Analisisnya. Mahkamah Agung RI: Jl. Hal ini menguatkan bahwa benar adanya. BAB 3: KEPAILITAN DAN LIKUIDASI 55 Analisis putusan. Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, PT Insansandang Internusa dan Bupati Sumedang. Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Tanggal 13 Januari 2009 —. 5 Pembahasan. 18. DPS. JKT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat tata usaha terkait tidak dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut demi mematuhi Putusan MK yang secara final dan sejajar dengan undang-undang telah memberikan landasan hukum bagi KPU dalam melakukan tindakan penyelenggaraan. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 telah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN. Contoh Kasus PTUN. A. , Dkk 61 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap. SIDOARJO- Massa pendukung calon bupati. ANALISIS PUTUSAN KASUS ARBITRASE Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd (Penggugat) Vs Pemerintah Indonesia (Tergugat) Menurut Saya : Keputusan Lembaga Arbitrase Internasional atau Internasional Center for Settlement Of Investment Dispute (ICSID) yang memutuskan bahwa pemerintah Indonesia Menang Atas Gugatan sebesar. 80. Halaman 3 dari 117 halaman Putusan No. Bin KARYO UTOMO. Putusan Nomor 56/G/2017/PTUN. PTUN JAKARTA. Sejarah Terbentuknya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sejak dianutnya konsepsi welfare staat dan menimbulkan adanya kekuasaan freies Ermessen, timbulah suatu kekhawatiran dari warga Negara atas terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Adanya wanprestasi membuat pihak yang dirugikan memiliki hak gugat. Ayah dan ibu, adik dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doa nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Newmont Nusa Tenggara. (Hakim PTUN Palembang) I. PENERAPAN PUTUSAN PTUN TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. 13 dari 16 Hal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Intervensi: 1. 9-13. Di samping itu, hal-hal yang merusak lingkungan lainnya adalah. Mahkamah Agung RI: Jl. Yuk simak sejumlah kasus yang menarik dan membuat geger versi hukumonline: 1. Adapun sengketa yang bisa diajukan ke PTUN adalah sengketa terkait surat keputsan yang dikeluarkan oleh badan/lembaga dan pemerintah. Surat No. Contoh korupsi dan nepotisme. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi. 7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 2 (2020): ARTICLE WISUDAWAN KE 74, Desember 2020 / Articles Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG) Di bawah ini adalah beberapa kasus hukum yang penanganannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut : + PEMBERHENTIAN PNS. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Contoh Kasus Perdata Dan Analisisnya / Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional Dan Analisisnya Kami : Studi kasus putusan mahkamah agung no. BJM; ANALISIS PUTUSAN NOMOR 565/PDT. Sekupang, Kota Batam – Kepulauan Riau. Tanggal 16 Agustus 2023 — Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (Dalam Pailit) >< 1. Tanggal 9 Maret 2023 — Penggugat: WIEN LIE SADIKIN Tergugat:terkait putusan PTUN jika tidak menerima maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mantan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh adalah kasus pertama sejak KPK dibentuk Desember 2003 silam. 1. SRG. Implementasi UU No. 5 Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia. Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Putusan. LAMPUNG BARAT 16 — 21. putusan pengadilan tinggiagama dibawah ini. pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau b. gugatan ditolak 2. 45294 Tahun 2020 Tentang PenetapanTindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilinan Kepala DesaHalaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pdt. Tanggal 4 Agustus 2023 — Penuntut Umum: 1. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Paten Sengketa Kewenangan Mengadili Perdata Pajak TUN Pidana Umum Kompilasi Kaidah Hukum Rumusan Rakernas Yurisprudensi Peradilan Umum Peradilan Agama. Kedudukan Hukum (legal Standing). Pengadilan PTUN SEMARANG TUN. TUN. Humii Arif, SH, MHiii Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk merr. PST. 3. G/2010/PA. Permohonan. Penanganan kasus yang berkaitan. JKT Yuliana yuliana. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 272 tayangan 350 halaman. Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami contoh kasus dilema etik dan. juncto . 1. 9-13. 0084 / 0. Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat: Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile (â  AAIâ  ) Tergugat: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Intervensi: 1. 36/VIIV2016 tertanggal 15 Agustus 2016 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. Gugatan Gugur. Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Perkara tersebut diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pendahuluan. Alimin Mesra, M. 2504 detik. PLsebagaimana diatur dalam Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan: Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan. 3. KASUS POSISI Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Direktur Oktovianthinno Esr Wa Ro, A. BDG. Djuhri bin H. ,. 1. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Kasus Korupsi ‘Pertama’ KPK, Abdullah Puteh. 4 Sebelum dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014Putusan PTUN SURABAYA Nomor 147/G/2022/PTUN. NUR FAIZAH, Dk Dan 1. 2 Legitima Standi dalam Proses Kepailitan 67 3. Direktori Putusan. 3 Akibat Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas 72Direktori Putusan. Menerima Eksepsi Tergugat,4. Putus Register Upload; 2023 867. Mkt tentang penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara perdata tersebut ;n Menimbang , sesuai dengan Penetapan hari sidang tertanggal 26 Juli 2013 yangsidang pada hari. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 . H. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. Salah satu kasus tentang sengketa Tata Usaha Negara di bidang pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan. enrico ryantama. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung baru diterima oleh Para Penggugat pada 16 Maret 1999 dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat menempuh upaya Peninjauan Kembali pada September 1999 dan baru diputus berdasarkan Putusan pada 16 Oktober 2003, Nomor 262 PK/Pdt/2002 dan baru diterima oleh Para Penggugat pada 2 Juni. Sby. tetap tanggal 10 Maret 2009 No. Burhanudin Haris. Mahkamah Agung RI: Jl. Sebelumnya, mari kita pahami pengertian mengenai hukum acara pidana itu sendiri. Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 24 — 43. PARISADA HINDU DHARMA. Untuk lebih memperjelas hal tersebut maka diambil contoh putusan yaitu nomor perkara 41/G/LH/2018/PTUN. atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Analisis Putusan TUN tentang izin lelang tanah. Indonesia Nomor Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016 dan yang menjadi Termohon Peninjauan Kembali adalah PT. Pada tanggal 23 Januari 1973, Thonce Bonay Upuya selaku termohon kasasi/penggugat memperoleh sebidang tanah yang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-da-sar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang- Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. MK-C_Muhamad Ilham AH. PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN 1. Nomor 64/G/2014/PTUN. Itulah pengertian peradilan tata usaha negara dan tujuannya secara lengkap. 14/07/2023, 14:29 WIB. Obyek hukum dari kasus di atas adalah keputusan tata usaha negara, yaitu pemberian ijin oleh Pemkab Sukamaju kepada PT Tolak Miskin terkait pendirian Wahana Wisata Waterpark di Desa Pinggiran. BDG NAMA: HIKARU WIKA RAMADHANTY NIM : E3118075 TUGAS MATA KULIAH HUKUM ACARA TUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2019 A. Simpan Simpan Analisis Putusan PTUN Untuk Nanti. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 344/G/2022/PTUN. 5/1998. 4. 11170490000045 . SUS. M E N G A D I L I. PTUN PADANG 403. G/2020/PA. Kasus Sengketa Tanah Meruya Selatan, Jakarta Barat. WIRYADI, AK 3. Negara”, (vide hal. Contoh Kasus Sengketa Tanah Adat dan Penyelesaiannya; Contoh kasus sengketa tanah adat dapat Anda baca dalam putusan Putusan MA Nomor 3064 K/Pdt/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. PT. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi). 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam. Dinyatakan GUGUR; ----- 2. PDF | On Aug 24, 2019, Dezonda Rosiana Pattipawae published Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi | Find, read and cite all the research you need. 7/G/LH/2019/PTUN. Mahkamah Agung RI: Jl. Pengertian Putusan B. Hal 4dari7 Hal Putusan Sela Perkara No. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/PEN-. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 48/PDT. Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 10 / G / 2008. kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, jadi orang atau badan hukum perdata secarahukum sebagai pendukung (pemangku) hak dan kewajiban, sehingga atas dasaritu Mempunyai legal standing untuk mempertahankan kepentingan yang dirugikanoleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dengan cara mengajukan gugatan. AT. Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekuator ke pengadilan negeri. Mahkamah Agung RI: Jl. Diktum Diktum atau Amar Putusan adalah apa yang diputuskan secara final oleh pengadilan dan merupakan titik akhir yang terpenting bagi. H. 2. Sby. BDG Tanggal 27 September 2023 — Penggugat: Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nomor : 70/G/2019/PTUN. 4. Korupsi. Contoh Kasus Putusan PTUN Kendari Nomor :12/G/2010/PTUN. 658 M2;Halaman 5 dari 46. /K/Pdt/1990 tanggal 13 Desember 2007 belum dieksekusi. DPS, dalam perkara antara 1. Putusan akhir PTUN yang terakhir adalah gugatan gugur. Medan Merdeka Utara No. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat surat yang telah diberi tanda P-1 sampai. 224/B/2017/PT. KARTINI MAS vs KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG 114 — 53. Beberapa Contoh Kasus Hukum Perdata Dan Analisisnya from imgsrv2. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) 384 3348 Phone: (021) 381 0350. Ir. Putusan MK No. SBY dapat diketahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. 06/PTUN/G/PLG/1991 dan putusan PTUN Jakarta No. contoh surat kuasa pihak. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Zaenal Abidin S. Berbeda halnya dengan sistem pelaksanaan putusan PTUN yang dianut dalam UU No. Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Semua Direktori. BDG NAMA: HIKARU WIKA RAMADHANTY NIM : E3118075 TUGAS MATA KULIAH HUKUM ACARA TUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2019 A. PTUN MEDAN 1380. JKT merupakan contoh kasus mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim PTUN.